Minggu, Oktober 25, 2020
Beranda Cilegon Dewan Masduki Minta Kasus PT. IKPT Jadi Bahan Pelajaran Pengusaha di Cilegon

Dewan Masduki Minta Kasus PT. IKPT Jadi Bahan Pelajaran Pengusaha di Cilegon

FokusBerita, Cilegon – setelah selesai rapat dengar pendapat dengan komisi II DPRD Kota Cilegon, PT. Inti Karya Persada Teknik (IKPT) akan berkonsultasi dengan Disnaker Cilegon. Untuk memenuhi kewajibannya, sebagai perusahaan yang melakukan kegiatan di Kota Cilegon.

Perwakilan PT. IKPT, pak Budi menjelaskan, dari tahun lalu ia menerima surat pengasahan, masuk dari Disnaker. Mengingat, kegiatan perusahaab berkaitan dengan konstruksi untuk K3 maka bagian pengawasan ada di Provinsi.
“Jadi kami salah kaprah dan lapor ke Disnaker Provinsi. Kami dapat masukan yang baik,” Jelas Budi, Rabu (2/09/2020).

Budi menjelaskan, bila untuk perusahaan yang subkontraktor di perusahaan, ia telah melapor ke Disnaker.
“Kami udah janjian dengan Disnaker Cilegon untuk minta masukan soal apa yang harus kami penuhi kewajibannya,” ungkapnya.

Anggota Komisi II DPRD Cilegon Masduki menjelaskan IKPT telah bertahun-tahun di Cilegon, bila bicara tak mengetahui regulasi itu tak mungkin. Baginya, selama ini IKPT berpotensi tak pernah melaporkan kontrak kerja, dan melapor hal lain ke Disnaker.

Masduki meminta, IKPT harus taat regulasi ketenegakerjaan yang ada baik untuk karyawan kontrak atau permanen, agar tingkat pengangguran terbuka itu terlihat, tidak stuck diangka itu.
“IKPT mengakui bahwa kerja kontrak tak melaporkan PT. KPU pun sama mengaku itu, saya minta disnaker tegas menyikapi ini. Lalu, PT. NSI diminta awasi main count,” Jelas Masduki, usai hearing.

Selain mengawasi, PT. NSI juga harus mengevaluasi bila IKPT sampai diundang ke DPRD. Dimana, pasca sidak ada kecelakaan kerja yang tak dilaporkan, baru dilaporkan ke Disnaker Provinsi Banten.
“Ternyata regulasinya harus ditembuskan ke kota. Tapi tidak sehingga disnaker tak menerima tembusaan itu,” tutur sekertaris Fraksi PAN DPRD Cilegon tersebut.

Ia mengapresiasai, pasca hearing ada itikad baik dari IKPT, yang mau untuk konsultasi dengan Disnaker Cilegon. Sebab, ia khawatir perusahaan tak menghargai Pemkot Cilegon, karena tak pernah ada tembusaan berapa jumlah Tenaga Kerja yang dikerjakan dengan status kontrak.
“Dan UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan mengatur kontrak kerja waktu tertentu wajib diketahui pemerintah daerah dalam ini disnaker,” Jelasnya.

Masduki berharap, kasus PT. IKPT menjadi pelajaran bagi pengusaha atau perusahaan lain di Cilegon. (Red/Fbb/Daniel Nadeak).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

Most Popular

Aksi Unjuk Rasa Tolak UU Ciptaker di Serang Berujung Ricuh

Fokus Berita, Serang- Aksi unjuk rasa mahasiswa yang tergabung dalam aliansi Geger Banten melakukan unjuk rasa menolak...

Jelang Pilkada Serentak 2020, Simak Visi dan Misi Dua Paslon Bupati Serang

Fokus Berita, Serang- Pelaksanaan Pemilhan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Serang sudah memasuki tahapan kampanye. Dua pasangan calon...

Korwil Himapindo Banten ajak Mahasiswa jadi Pengusaha sebelum Sarjana

Fokus Berita, Serang- Koordinatir wilayah (Korwil) Himpunan Mahasiswa Pengusaha Muda Indonesia (Himapindo) Indra Bayu, mengatakan pihaknya berkomitmen...

Pemkab Serang Berikan Paket Sembako untuk Warga Isolasi Mandiri

Fokus Berita, Serang- Di tengah pandemi, Dinas Sosial Kabupaten Serang menyalurkan bantuan kepada korban COVID-19 yang tengah...

Recent Comments